PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2011

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN

NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal

67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kriteria Kelulusan

Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan

Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5157);

2

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 77 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 56/P Tahun 2011;

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang

Penunjukan Pejabat Menteri;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI

SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah

yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah

Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

(SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK).

3

2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

3. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan

pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh

sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu

pengetahuan dan teknologi.

4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan

pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara

nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran

ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta

didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan

disertai bukti yang sah.

6. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian

teori dan ujian praktik kejuruan.

7. Nilai Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai

gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata

rapor.

8. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang

diperoleh peserta didik pada UN.

9. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara

Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai

UN.

10. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk

dinyatakan lulus.

11. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

12. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal

UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

13. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran

kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.

14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN

adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M dari setiap mata

pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN, dan NA.

15. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan

langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan US/M.

16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia.

17. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia.

4

18. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh

BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi

Negeri Indonesia.

19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,

atau Pemerintah Kota.

BAB II

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata

pelajaran yang terdiri atas:

1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

3) kelompok mata pelajaran estetika, dan

4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;

c. lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan

teknologi; dan

d. lulus UN.

Pasal 3

Kriteria penyelesaian seluruh program pembelajaran oleh peserta didik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a:

a. untuk SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses pembelajaran dari

kelas I sampai dengan kelas VI;

b. untuk SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses pembelajaran

dari kelas VII sampai dengan kelas IX;

c. untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan proses

pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 4

Kriteria perolehan nilai baik untuk 4 (empat) kelompok mata pelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh satuan

pendidikan masing-masing.

5

Pasal 5

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari US/M untuk semua mata pelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan

pendidikan masing-masing berdasarkan perolehan Nilai S/M.

(2) Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari

gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor:

a. untuk SD/MI dan SDLB semester 7 (tujuh) sampai dengan 11

(sebelas);

b. untuk SMP/MTs, dan SMPLB semester 1 (satu) sampai dengan 5

(lima);

c. untuk SMA/MA dan SMALB semester 3 (tiga) sampai dengan 5

(lima);

d. untuk SMK semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);

dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai ratarata

rapor.

Pasal 6

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari UN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d:

a. SD/MI dan SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat

dewan guru;

b. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dikembangkan oleh

BSNP dan ditetapkan oleh Menteri;

berdasarkan perolehan NA.

(2) NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai gabungan

antara Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai

UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran

yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN.

(3) Peserta didik SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK

dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima)

dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Pasal 7

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru

berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

6

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 8

(1) Persyaratan peserta didik mengikuti US/M dan UN:

a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang

pendidikan di satuan pendidikan tertentu, dan

b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang

pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun

pertama sampai dengan semester I tahun terakhir.

(2) Ketentuan tentang persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS US/M atau POS UN.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

DALAM UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 9

(1) Hak peserta didik dalam US/M dan UN:

a. setiap peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 berhak mengikuti US/M dan UN.

b. setiap peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan

tunalaras yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8

berhak mengikuti US/M dan UN.

c. peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang

sah berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan.

d. peserta didik yang tidak lulus US/M dan UN dapat mengikuti US/M

dan UN tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan yang diatur

dalam POS US/M atau POS UN.

(2) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik dalam US/M dan

UN diatur lebih lanjut dalam POS US/M atau POS UN.

BAB V

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan US/M untuk semua mata

pelajaran.

7

Pasal 11

US/M dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan

POS US/M yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan

Kantor Kementerian Agama.

Pasal 12

US/M untuk satuan pendidikan diselenggarakan sebelum penyelenggaraan

UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang

bersangkutan.

Pasal 13

(1) Nilai S/M semua mata pelajaran diserahkan oleh setiap satuan

pendidikan kepada BSNP.

(2) Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs, SMPLB,

SMA/MA, SMALB, dan SMK diterima oleh BSNP paling lambat tujuh

hari sebelum penyelenggaraan UN.

(3) Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/MI dan SDLB

diterima oleh penyelenggara UN SD/MI dan SDLB tingkat provinsi paling

lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.

(4) Ketentuan mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai S/M sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam POS UN

yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan US/M diatur dalam POS

US/M yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Pasal 15

BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di

lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

8

Pasal 16

(1) BSNP memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan dan pengawasan UN SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan

SMPLB.

(2) BSNP memberikan wewenang kepada Perguruan Tinggi dan pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan dan pengawasan UN SMA/MA, SMALB

dan SMK.

(3) Ketentuan mengenai ruang lingkup wewenang penyelenggaraan UN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam

POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 17

(1) UN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2) UN untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan pada bulan April.

(3) UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan setelah

UN SMA/MA, SMALB, dan SMK.

(4) Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dilaksanakan paling

lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB,

dan SMK.

(5) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB, dan

SMK diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan

setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, dan SMK.

(6) UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada bulan April

setelah UN SMA/MA, SMALB, dan SMK.

(7) UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan setelah UN

SMP/MTs dan SMPLB.

(8) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs dan SMPLB

diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan setelah

penyelenggaraan UN SMP/MTs dan SMPLB.

(9) UN untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan pada bulan Mei.

(10) UN susulan untuk SD/MI dan SDLB dilaksanakan setelah UN SD/MI

dan SDLB .

(11) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SD/MI dan SDLB

diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat lima minggu setelah

penyelenggaraan UN SD/MI dan SDLB.

9

Pasal 18

Mata pelajaran yang diujikan pada UN:

a. SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan Alam meliputi Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Fisika, Matematika, Kimia, dan Biologi;

b. SMA/MA Program Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris, Ekonomi, Matematika, Sosiologi, dan Geografi;

c. SMA/MA Program Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Bahasa Asing sesuai dengan pilihan sekolah/madrasah, Matematika,

Antropologi, dan Sastra Indonesia;

d. MA Program Keagamaan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Tafsir, Matematika, Fikih, dan Hadis;

e. SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan

kompetensi keahlian kejuruan;

f. SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;

g. SMP/MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

h. SD/MI dan SDLB meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu

Pengetahuan Alam.

Pasal 19

(1) Kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf e terdiri atas teori kejuruan dan praktik kejuruan.

(2) Ujian teori kejuruan SMK diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi.

(3) Ujian praktik kejuruan SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan

masing-masing bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi.

(4) Ketentuan mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan

oleh BSNP.

Pasal 20

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam

penyelenggaraan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan

kelancaran penyelenggaraan UN.

Pasal 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi UN.

10

Pasal 22

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memetakan

hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan

nasional.

BAB VII

BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 23

(1) Satuan pendidikan menyusun naskah soal US/M berdasarkan Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan.

(2) Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.

(3) Naskah soal UN sebelum digunakan diklasifikasikan sebagai dokumen

negara.

Pasal 24

(1) Kisi-kisi soal US/M disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

(2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

(3) Kisi-kisi soal US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan

ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan

ditetapkan oleh BSNP.

(5) Ketentuan tentang penyiapan, penggandaan, dan distribusi bahan US/M

diatur lebih lanjut dalam POS US/M yang ditetapkan oleh satuan

pendidikan.

(6) Ketentuan tentang penyiapan, penggandaan, dan distribusi bahan UN

diatur lebih lanjut dalam POS Pencetakan yang ditetapkan oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 25

(1) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal US/M SD/MI, SDLB,

SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilakukan oleh satuan

pendidikan masing-masing.

11

(2) Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,

SMALB, dan SMK dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Ketentuan mengenai pencetakan dan pendistribusian bahan UN diatur

lebih lanjut dalam POS Pencetakan yang ditetapkan oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII

BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 26

(4) Biaya penyelenggaraan US/M menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah

dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggungjawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan dilarang

memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orang

tua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 28

(1) Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara

sah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

(3) Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran pelaksanaan US/M diatur lebih

lanjut dalam POS US/M.

12

BAB X

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 841